Universitas Mercu Buana, Guest Lecture: Peranan Informasi Geospasial dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur,

WARTAKAMPUS.COM: JAKARTA -  Universitas Mercu Buana, Meruya Selatan laksanakan Kuliah Tamu Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik di Auditorium Prof. Harun Zein. Kuliah Tamu ini mengangkat topik yang sedang trend saat ini tentang One Map Policy dan Infrastruktur, dengan pembicara tunggal Prof. Hasanuddin Z. Abidin, M,Sc.Eng, selaku Kepala BIG. (Kamis, 16 Nopember 2017).

Prof Hasan memperluas tema ini menjadi Peranan Informasi Geospasial dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur. Pentingnya Informasi Geospasial ini disadari oleh pemerintah, ditunjukkan dengan adanya UU no. 4 tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial. Undang-undang ini membahas diantaranya tentang :

  1. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu. 
  2. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. 
  3. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
  4. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang relatif lama  Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD. 

Dalam pemerintahan Presiden Jokowi terdapat 9 agenda prioritas yang terkenal dengan sebutan Nawa Cita. Salah satu pengejawantahan dari program Nawa Cita tersebut dituangkan dalam kebijakan One Map Policy. Kebijakan Satu Peta Nasional atau lebih sering disebut One Map Policy adalah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam hal informasi geospasial. Kebijakan ini pertama kali dijalankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2010 dan masih berlanjut sampai saat ini dimasa Presiden Joko Widodo saat ini (2016). Koordinator utama kebijakan ini yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Badan Informasi Geospasial sebagai Ketua Pelaksana.

One Map Policy adalah amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (IG). Informasi Geospasial diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, keterpaduan, keterbukaan, kemutakhiran, keakuratan, kemanfaatan, dan demokratis. Undang-Undang ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Informasi Geospasial yang berdaya guna dan berhasil guna melalui kerja sama, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mendorong penggunaan Informasi Geospasial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. BIG sebagai penyelenggara Informasi Geospasial Dasar yaitu Jaring Kontrol Geodesi dan Peta Dasar yang menjadi acuan untuk menjamin keterpaduan informasi nasional. BIG mengintegrasikan berbagai peta yang dimiliki sejumlah instansi pemerintah ke dalam satu peta dasar (One Map).

Konsep One Map Policy adalah untuk menyatukan seluruh informasi peta yang diproduksi oleh berbagai sektor ke dalam satu peta secara integratif , dengan demikian tidak terdapat perbedaan dan tumpang tindih informasi dalam peta yang mana ditetapkan oleh satu lembaga dalam hal ini BIG untuk ditetapkan sebagai one reference, one standard, one database, dan one geoportal. Dengan adanya kebijakan ini, setiap tataran pemerintahan akan menggunakan satu peta dasar yang sama. Karena menggunakan satu peta bidang yang sama, lahan yang telah dikeluarkan izin pengelolaannya, tidak bisa dikeluarkan izin pengelolaan pada bidang tanah yang sama. Artinya, bisa menghindari tumpang tindih penerbitan izin atas pengelolaan lahan.

One map policy ini akan tersaji dalam 85 peta tematik yang berisi informasi sesuai kegunaan masing-masing. Seperti, peta infrastruktur.
Peta ini bisa mengetahui di mana jalur pipa gas, jalur kabel serat optik dan infrastruktur lainnya. Harapannya, tidak ada lagi pembangunan infrastruktur yang saling berbenturan.

Contoh lain, adalah peta potensi sumberdaya alam yang menyajikan informasi di mana saja lokasi sumber daya alam tersedia, apa jenis sumber daya alam yang ada hingga status pengelolaannya. Diharapkan, tidak terjadi penerbitan izin pengelolaan kawasan di satu lokasi yang sama.
Dalam kaitannya dengan percepatan pembangunan infrastruktur, one map policy mempunyai peranan yang sangat penting. Misalnya, bila Kementerian Pakerjaan Umum dan Perumah Rakyat ingin membangun sebuah waduk, nantinya mereka dapat melihat kondisi lokasi pembangunan apakah ada suatu proyek pembangunan lainnya di lokasi tersebut. Prof Hasan mencontohkan adanya lokasi waduk, sistem irigasi, dan persawahan yang saling berjauhan sehingga pembangunan waduk tersebut terkesan mubazir.

Diakhir paparannya prof Hasan menceritakan tentang kesulitannya untuk mendapatkan SDM di Bidang Informasi Geospasial baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Beliau mengkhawatirkan bahwa dengan adanyagap antara supply and demand SDM ini dimanfaatkan oleh tenaga kerja asing terutama dari ASEAN dengan adanya kebijakan MEA, dimana posisi Surveyor merupakan salah satu pekerjaan yang termasuk dalam posisi bebas antar negara ASEAN. 
Beliau juga menyebutkan bahwa pasar tenaga Geospasial saat ini kekurangan sebesar sekitar 20.000 tenaga kerja. Dan pada akhirnya Prof Hasan menyarankan agar Universitas Mercu Buana untuk membuka program studi yang berhubungan dengan Geospasial, seperti Teknik Geodesi, Teknik Geomatika, atau Geografi. Setidaknya untuk sementara dibuat peminatan geospasial di Jurusan Teknik Sipil, baik berupa pendidikan sarjana atau vokasi.

Penandatanganan MoU dan MoA
Dihari yang sama juga berlangsung penandatanganan MoU antara BIG dengan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana, yang dilakukan langsung oleh Kepala BIG, Prof. Hasanuddin Z. Abidin dan Rektor UMB, Dr. Arissetyanto Nugroho, MM.

Serta penandatanganan MoA oleh BIG dan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana dimana dari pihak BIG diwakili oleh Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama BIG, Dr. Wiwin Ambarwulan, yang diwakili oleh Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama BIG, Ir. Sri Lestari Munajati, M.Agr. dan pihak UMB oleh Dekan Fakultas Teknik, Danto Sukmajati, S.T., M.Sc., Ph.D

Dengan adanya kerjasama ini diharapkan kualitas sumber daya manusia, baik tenaga pendidik maupun mahasiswa Universitas Mercu Buana dapat lebih ditingkatkan. (***)